RANTAU, beritakan.net – DPRD Kabupaten Tapin bersama Pemerintah Kabupaten Tapin resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/10/2025).
Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tapin yang dipimpin Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah didampingi Wakil Ketua 2 H. Midpay Syahbani.
Dari pihak eksekutif hadir Bupati Tapin H. Yamani dan Wakil Bupati H. Juanda, serta diikuti 24 anggota DPRD dari 25 Anggota DPRD Tapin, 1 Anggota DPRD Tapin berhalangan hadir yaitu H.Hairuji MAP Wakil Ketua 1, karena sedang menjalankan Operasi di RSUD Ulin Banjarmasin, serta sejumlah pejabat dari Pemerintah Daerah.
Dalam sambutannya, Achmad Riduan Syah menyebut penandatanganan KUA-PPAS ini menjadi tonggak penting penyusunan APBD 2026 yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Riduan menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS telah melalui serangkaian rapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 13 dan 16 Oktober 2025.
Hasilnya, kedua pihak sepakat memfokuskan kebijakan pada penguatan layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengembangan sektor produktif daerah.
“Seluruh keputusan diambil dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami ingin APBD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Tapin,” tambahnya.
Riduan juga mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemkab Tapin selama pembahasan berlangsung.
“Kerja sama yang baik ini adalah bukti bahwa semangat membangun Tapin lebih maju dan sejahtera menjadi tujuan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tapin H. Yamani dalam sambutannya menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Tapin 2026 akan berfokus pada tema “Penguatan SDM yang Unggul Berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”
Ia menyebutkan sejumlah prioritas pembangunan daerah, di antaranya, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan melek teknologi, Pemerataan layanan dasar kesehatan, dan Pengentasan kemiskinan menuju masyarakat hidup layak.
Selain itu juga peningkatan peran perusahaan daerah untuk mendukung UMKM lokal, pemenuhan konektivitas dan pembangunan infrastruktur publik berbasis tata ruang, pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan Reformasi birokrasi berorientasi pelayanan publik.
“Dengan sinergi antara penguatan SDM, kelembagaan, dan infrastruktur berkelanjutan, Tapin dapat menciptakan generasi yang berdaya saing dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ucap Bupati Yamani.
Ia juga mengajak seluruh elemen untuk cermat dalam menentukan arah kebijakan keuangan, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, agar anggaran benar-benar efisien dan tepat sasaran.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini menandai langkah awal penyusunan Rancangan APBD Tapin 2026, yang akan dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan anggaran yang efektif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat Tapin.
